BUTON, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://TAKAWA.ID">TAKAWA.ID</a> – Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2027, di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa,&nbsp;pada hari Kamis, 09/04/2026.Dalam sambutannya, Bupati Alvin menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menangkap peluang besar terkait kebijakan nasional penggunaan Aspal Buton, serta upaya percepatan revitalisasi infrastruktur lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah.Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Buton saat ini berada dalam radar perhatian khusus Pemerintah Pusat. Mengutip pernyataan Menteri PUPR, ia menyebutkan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan agar minimal 30 persen material pembangunan jalan nasional berasal dari Aspal Buton.<blockquote>"Di tengah situasi global saat ini, Buton mendapat 'rezeki'. Pak Presiden sudah memberikan atensi khusus agar Aspal Buton hidup kembali. Bahkan, direncanakan minimal 30 persen pembangunan jalan di Indonesia menggunakan material dari daerah kita," ujar Bupati di hadapan jajaran OPD dan perwakilan Bappeda Provinsi.</blockquote>Ia juga menginformasikan bahwa delegasi dari Bappenas dijadwalkan berkunjung ke Buton pada tanggal 13 mendatang untuk meninjau langsung potensi tersebut. Terkait hal ini, ia menginstruksikan jajaran dinas teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda, untuk menjaga marwah daerah dan mempromosikan Aspal Buton secara profesional.Selain aspal, prioritas pembangunan yang mendesak adalah pemulihan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi Pasar Kaloko yang sebelumnya mengalami musibah kebakaran. Bupati meminta dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Buton dalam pembahasan anggaran perubahan agar pembangunan pasar tersebut dapat segera terealisasi.<blockquote>"Masyarakat butuh angin segar. Kami sedang berupaya keras mencari solusi anggaran karena di tingkat pusat maupun provinsi juga sedang terjadi efisiensi. Namun, revitalisasi Pasar Kaloko harus tetap menjadi prioritas," tegasnya.</blockquote>Bupati juga menyoroti pemeliharaan infrastruktur ikonik daerah, yakni Jalan 25 (jalan dengan lebar 25 meter sepanjang 12 km) yang menghubungkan pusat perkantoran hingga Monumen Aspal Buton. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap aset daerah, seraya menceritakan temuan di lapangan terkait pengrusakan jalan oleh oknum masyarakat yang mengambil material aspal secara ilegal.Di tengah kondisi defisit dan efisiensi anggaran yang dialami pemerintah daerah maupun pusat, Bupati Alvin mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif, untuk saling memahami dan menahan diri. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan dana tidak boleh menghentikan pelayanan publik.Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah pengalokasian anggaran pemeliharaan (maintenance fee) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini berkaca pada kerusakan fasilitas publik, seperti RSUD, yang seringkali telat diperbaiki karena ketiadaan pos anggaran darurat.<blockquote>"Jangan sampai saat atap RSUD bocor, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena alasan tidak ada anggaran. Harus ada dana kecil yang disisihkan untuk kondisi darurat," tambahnya.</blockquote>Di sektor layanan air bersih, Bupati membawa kabar baik bahwa PDAM Buton mendapatkan penilaian positif dari Balai Air dan menjadi salah satu yang terbaik di Sulawesi Tenggara bersama Wakatobi. Ia mendorong percepatan pemenuhan dokumen pendukung agar bantuan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera mengucur ke Kabupaten Buton.Menutup sambutannya, Bupati berharap sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dapat membawa Buton ke arah yang lebih baik.<blockquote>"Saya ingin mengembangkan Buton. Saya ingin Buton yang lebih baik. Mari kita bersama-sama mengawal visi ini meskipun di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.</blockquote>

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2027

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Buton Tekankan Optimalisasi Aspal Buton dan Revitalisasi Infrastruktur Strategis

BUTON, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://TAKAWA.ID">TAKAWA.ID</a> - Di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat pembangunan daerah.Setelah sebelumnya memperoleh bantuan penataan kawasan kumuh, sanitasi, dan program BSPS (Bedah Rumah) pada akhir tahun lalu, kini Pemkab Buton kembali mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Satuan Kerja Sulawesi Tenggara melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT SMF.Bantuan tersebut menyasar 38 rumah warga di kawasan Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, yang akan dibedah pada tahun 2026.Kunjungan tim dari Kementerian PKP, PT SMF, dan Satker Sultra dilakukan pada Rabu pagi (8/4/2026) untuk melaksanakan survei dan verifikasi lapangan terhadap rumah-rumah calon penerima bantuan. Kegiatan tersebut turut didampingi langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, anggota DPRD Dudi Iskandar, serta Lurah Kombeli.Bupati Buton menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan pihak BUMN dalam membantu masyarakat Kabupaten Buton.“Pertama-tama kita berterima kasih sekali dengan Kementerian Perkim, Satker dan PT SMF yang telah merespon usulan kami untuk mendapatkan kuota bedah rumah. Seperti yang Bapak-bapak ketahui, kondisi seperti inilah rumah warga yang menurut saya masih bisa ditinggali, hanya kurang layak dan masih banyak rumah lain yang juga seperti ini di wilayah Buton lainnya,” ujarnya.Ia berharap bantuan tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat penerima dan jumlah bantuan ke depan dapat terus ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak wilayah di Kabupaten Buton.Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Buton, La Joni, ST menjelaskan bahwa dari total 38 unit bantuan yang diberikan, sebanyak 17 unit diperuntukkan untuk pembangunan rumah baru, sementara 21 unit lainnya untuk peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah.Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP RI, Deny Dwi Susanto, mengapresiasi program TJSL dari PT SMF yang dinilai mendukung penanganan rumah tidak layak huni di Indonesia.“Dengan adanya CSR atau TJSL ini dapat memperbaiki rumah tidak layak huni bagi 38 penerima bantuan, sekaligus juga mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia,” ungkapnya.Di lokasi yang sama, Department Head TJSL PT SMF, Arif Hidayat, menjelaskan bahwa program bedah rumah tersebut telah berjalan sejak tahun 2018 dan telah menjangkau puluhan kota di Indonesia.“Program ini memang berjalan dari tahun 2018, sudah 37 kota yang kita kunjungi dan bantu. Kabupaten Buton menjadi salah satu target tahun 2026, dan saat ini kami melakukan survei serta verifikasi terhadap 38 rumah yang akan dibedah,” jelasnya.Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, serta pihak terkait lainnya di lapangan.“Harapan kami, program ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan dari Bupati selaku kepala daerah, Kementerian PKP, juga dari Balai karena kondisi di lapangan sangat dinamis,” tutupnya.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat pembangunan daerah.

Tag

bupati buton

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Buton Tekankan Optimalisasi Aspal Buton dan Revitalisasi Infrastruktur Strategis

Pemkab Buton Kembali Dapat Bantuan Bedah Rumah, 38 Unit Siap Dibangun di Kombeli