BANDUNG, TAKAWA.ID – Peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Kota Bandung, Senin (4/5/2026). Kegiatan yang digawangi oleh Kelompok Belajar (Pokjar) V ini memfokuskan pada penguatan sinergi antara Polri dan instansi pemerintah guna mendukung kedaulatan pangan nasional.
Bertempat di Aula Soejoed, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat, KKP kali ini mengusung tema: “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait Guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.”
Sebanyak 25 peserta didik mengikuti jalannya kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi, Kombes Pol Tommy Bambang Irawan, di bawah pengawasan Kombes Pol Didit Eko Herwanto. Turut mendampingi tim pembimbing yakni AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan.
Inti dari pelaksanaan KKP ini adalah gelaran Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Kerjasama Polri dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat guna Meningkatkan Produktivitas Tanaman Jagung dalam rangka Terdukungnya Ketahanan Pangan.”
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Ir. Dadan Hidayat, memaparkan bahwa jagung merupakan komoditas strategis yang multifungsi, yakni untuk kebutuhan pangan, pakan ternak, hingga energi.
"Program kami berfokus pada stabilisasi pasokan jagung untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar, sekaligus menekan fluktuasi harga," ujar Dadan Hidayat dalam pemaparannya.
Selain peningkatan produksi, poin yang dibahas adalah peran aktif Polri dalam mengawal rantai pasok. Polri berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi jagung, baik yang mengalir ke pelaku usaha industri pakan maupun ke Perum Bulog.
Dadan menegaskan bahwa kehadiran Polri sangat vital untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata dan mencegah terjadinya praktik ilegal. "Peran ini mencakup pencegahan penimbunan, distribusi ilegal, hingga pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam rantai pasok," imbuhnya.
Sinergi ini tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga menyentuh aspek pembiayaan bagi petani. Kerja sama lintas sektoral didorong untuk mengintegrasikan rantai pasok dari hulu hingga hilir, melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga lembaga keuangan.
Dalam hal permodalan, petani diarahkan untuk mendapatkan dukungan dari perbankan pemerintah maupun swasta. Langkah ini diambil agar petani memiliki akses modal yang memadai dan sehat, sehingga tidak lagi bergantung pada sistem tengkulak yang kerap merugikan.
"Kolaborasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada penguatan sistem ketahanan pangan nasional secara menyeluruh. Dengan distribusi yang efisien, ketahanan pangan kita akan semakin kuat dan berkelanjutan," pungkas Dadan.
