JAKARTA, TAKAWA.ID - Pemerintah terus mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari perluasan akses pembiayaan hingga peningkatan literasi keuangan serta pembangunan ekosistem digital yang inklusif.

Dalam sebuah acara Diseminasi dan Penyerahan Dokumen Pembelajaran Program Mastercard Strive Indonesia di Jakarta, Senin (4/05/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengembangan UMKM.

“Dan tentu segala dengan penguatan di level makro, Indonesia pertumbuhannya positif. Namun terkait dengan UMKM, ini yang perlu didorong. Lesson learned-nya bukan hanya finansial inklusif. Saya pikir, dengan Queen Maxima yang telah berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto, kita juga sudah bergerak lebih dari sekedar inklusif menuju kesejahteraan masyarakat. Artinya, mereka harus memiliki pengetahuan dan mereka tahu risikonya,” ujar Menko Airlangga.

Program hasil kerja sama antara Mastercard Indonesia dan Mercy Corps ini berhasil melampaui target dengan menjangkau lebih dari 550.000 pelaku usaha, dari target awal 350.000 pelaku UMKM. Capaian ini menunjukkan besarnya potensi penguatan kapasitas UMKM melalui kolaborasi lintas sektor.

Airlangga menekankan bahwa dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan pemahaman risiko, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Literasi keuangan dan keamanan digital menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi berbagai pihak dalam program ini, serta berharap hasil pembelajaran yang diperoleh dapat diperluas dalam tahap lanjutan guna meningkatkan dampak secara signifikan.

Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan strategis, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target mencapai Rp279 triliun tahun ini. Pembiayaan tersebut difokuskan pada berbagai sektor prioritas seperti perumahan, industri padat karya, pertanian, dan pangan.

Berbagai inisiatif juga dilakukan untuk memperkuat ekosistem keuangan, di antaranya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan sektor ultra mikro, serta inovasi investasi seperti Reksa Dana PINTAR. Di sisi lain, penguatan sistem pembayaran digital juga terus didorong guna mendukung transaksi yang lebih efisien dan aman.

Meski demikian, rasio pembiayaan UMKM di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara lain di kawasan seperti Thailand dan Malaysia yang telah mencapai angka dua digit. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan.

Pemerintah pun mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta dalam mempercepat transformasi UMKM nasional. Dengan sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

“Saya pikir kita harus mereplikasikan hal-hal ini dengan lesson learned yang tertulis di buku. Jadi saya membutuhkannya bukan hanya untuk dicetak, tetapi juga untuk diimplementasikan pada fase kedua. Pemerintah terus mendorong, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk mendorong Asta Cita melalui financing untuk UMKM,” pungkas Menko Airlangga.