SEOUL, TAKAWA.ID - Pemerintah terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa masa depan transformasi digital pemerintahan harus dibangun di atas fondasi kepercayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Rini saat memberikan keynote speech dalam acara OECD Global Symposium di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/5/2026).
“Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat,” ujar Menteri Rini.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia memahami tantangan transformasi digital secara mendalam. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi pengguna digital terbesar di dunia, dengan lebih dari 229 juta pengguna internet. Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan dihuni lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang dapat memicu ketidaksetaraan sosial.
Meski demikian, Rini menegaskan bahwa bagi masyarakat, transformasi digital tidak dirasakan melalui istilah-istilah teknis, melainkan lewat pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran pemerintah dirasakan melalui momen-momen penting, seperti ketika layanan publik tetap berjalan lancar di tengah krisis, warga lanjut usia tidak lagi kesulitan menghadapi birokrasi, hingga pencari kerja muda yang dapat mengakses peluang secara cepat dan mudah.
“Inilah momen-momen ketika pemerintah akhirnya terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir bagi jutaan orang. Layanan publik bukanlah sistem abstrak. Layanan tersebut menentukan apakah mempermudah atau mempersulit. Apakah warga merasa dilibatkan, atau sepenuhnya dilupakan,” jelasnya.
Pemerintah berharap transformasi digital di sektor birokrasi dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
