BUTON, TAKAWA.ID - Forum Cendekia Muslim Buton menggelar diskusi publik bertema “Wacana Hilirisasi Aspal Buton: Antara Harapan dan Tantangan” di pelataran Masjid Agung Izzul Islam, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat, lembaga komunitas seperti Taman Baca, hingga insan media. Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk membedah isu hilirisasi aspal Buton yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Ketua Forum Cendekia Muslim Buton Indra Gundy Saputra, mengatakan bahwa forum ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya para peserta yang hadir, terkait harapan dan tantangan dari wacana hilirisasi aspal Buton.
“Dengan adanya forum ini, kami berharap masyarakat bisa memahami secara utuh apa yang menjadi harapan dan tantangan kita berkaitan dengan wacana hilirisasi Aspal Buton ini. Karena keterlibatan masyarakat penting untuk memahami urgensi isu tersebut,” ujar Indar.
Menurut Indra, isu hilirisasi Aspal Buton saat ini menjadi perhatian publik, terutama menyangkut lokasi pembangunan pabrik, apakah akan berada di Buton atau di Karawang. Namun, hasil diskusi menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada lokasi pabrik semata.
“Setelah kita berdiskusi, ternyata problem kita bukan sekadar pabriknya di Buton atau di Karawang. Tapi juga bagaimana dampak dan konsekuensi yang akan diterima masyarakat. Apa feedback-nya terhadap kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, termasuk kondisi jalan di Kabupaten Buton sendiri,” katanya.
Ia menyoroti ironi yang terjadi di daerah penghasil aspal tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mempertanyakan manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya aspal apabila jalan-jalan di Buton masih banyak mengalami kerusakan.
“Bagaimana mungkin kita dikenal sebagai penghasil aspal, tetapi jalanan kita justru banyak yang rusak. Kalau pabriknya di Karawang tapi memberikan dampak positif dan jalanan bagus, tentu itu menjadi pertimbangan. Sebaliknya, jika pabrik di Buton tetapi tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah, maka itu juga perlu menjadi evaluasi,” tambahnya.
Melalui forum tersebut, penyelenggara menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah diminta memberikan kepastian informasi yang valid kepada masyarakat terkait arah kebijakan hilirisasi aspal Buton agar tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik.
“Kami berharap pemerintah memberikan kejelasan, apakah benar pabrik hilirisasi ini akan dibangun di Karawang atau di Buton sendiri. Informasi yang valid penting agar masyarakat tidak bingung,” tegasnya.
Selain itu, apabila pembangunan pabrik dilakukan di Buton, pemerintah diharapkan menyiapkan berbagai aspek pendukung agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan daerah. Sementara jika pembangunan dilakukan di Karawang, pemerintah diminta memastikan adanya kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Buton.
“Poin utamanya adalah bagaimana kebijakan ini bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Buton dan daerah,” pungkasnya.
