JAKARTA, TAKAWA.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Seminar Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang mendapat antusiasme tinggi dari publik dengan melibatkan sekitar 5.000 peserta. Kegiatan ini turut dihadiri dan didukung berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), bersama dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, serta guru PAUD dan SD di wilayah Jabodetabek.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan aktif berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan ramah anak sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Dalam konteks tersebut, program KREASI hadir sebagai langkah kolaboratif antara pemerintah dan mitra pembangunan untuk mempercepat peningkatan literasi, numerasi, penguatan karakter, serta perlindungan anak. Program ini akan melakukan intervensi di lebih dari 500 satuan pendidikan yang tersebar di delapan kabupaten pada empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.
Dalam sambutannya (25/5/2026), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga dari kemampuan seluruh ekosistem pendidikan dalam menghadirkan rasa aman bagi anak selama proses belajar berlangsung.
“Keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari prestasi akademik, tetapi juga bagaimana sekolah mampu menciptakan rasa aman bagi peserta didik,” ujarnya.
Menurut Abdul Mu’ti, perubahan paradigma dalam penerapan disiplin di sekolah menjadi lebih ramah anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari orang tua, guru, sekolah, hingga masyarakat.
CEO Save the Children Indonesia Dessy Kurwiany Ukar, menyampaikan bahwa pembangunan budaya sekolah aman tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen melalui program KREASI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dan bebas dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan intoleransi, serta mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan bermartabat,” ujar Dessy.
Ia menambahkan, budaya sekolah yang aman dan nyaman tidak dapat dibangun secara instan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui nilai, kebiasaan, komitmen bersama, serta kolaborasi multisektor dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah 3T, Rita Pranawati, menjelaskan bahwa arah kebijakan baru ini memperkuat pendekatan promotif dan preventif untuk mencegah potensi kekerasan maupun diskriminasi sejak dini.
“Kenapa preventif dan promotif kita besarkan? Karena kalau sudah jadi kasus, itu berat penanganannya. Jadi promotif dan preventif agar setiap anak juga merasa nyaman,” terang Rita.
Senada dengan itu, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis KemenPPPA, Rini Handayani, menegaskan bahwa penciptaan lingkungan sekolah yang aman membutuhkan sensitivitas dan keterlibatan seluruh elemen di sekitar anak.
“Karena anak itu 30 persen waktunya di sekolah. Jadi, antara orang tua, keluarga, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bahkan penjaga sekolah juga harus memiliki sensitivitas,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, penguatan budaya sekolah aman dan nyaman diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga menjadi gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
