BAUBAU, TAKAWA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menerima kunjungan Pos SAR Baubau dalam rangka membahas rencana penguatan kelembagaan melalui peningkatan status Pos SAR menjadi Kantor SAR definitif. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi regulasi kelembagaan yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Diketahui, rencana penguatan kelembagaan tersebut merujuk pada surat Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Basarnas Nomor B/1590/OT.01.02/III/BSN-2026 terkait evaluasi regulasi kelembagaan. Menyikapi hal tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari sebagai satuan kerja induk mengajukan permohonan rekomendasi resmi kepada Pemkot Baubau.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Baubau, Selasa (12/05/2026), Pos SAR Baubau melakukan silaturahmi dengan Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., yang didampingi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Dr. Moh. Tasdik, S.H., M.Si.
Moh. Tasdik menilai keberadaan Kantor SAR di Baubau menjadi kebutuhan penting mengingat kondisi geografis wilayah kepulauan yang memiliki risiko tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan keselamatan masyarakat.
“Kami mendukung penuh peningkatan level ini. Mengingat karakteristik Baubau sebagai daerah kepulauan, penguatan kelembagaan SAR akan menjamin respons penyelamatan yang lebih cepat dan optimal bagi masyarakat,” ujarnya usai menerima kunjungan Kepala Danpos SAR Baubau, Yayan La Ihu, S.H.
Menurutnya, dari sisi regulasi, Baubau memiliki peluang besar memperoleh status kantor definitif. Hal ini sejalan dengan evaluasi terhadap Peraturan Badan Nasional Nomor 19 Tahun 2014 yang membuka ruang penguatan kelembagaan SAR di daerah strategis.
Sementara itu, Kepala Danpos SAR Baubau Yayan La Ihu, menjelaskan bahwa usulan peningkatan status didasarkan pada tingginya intensitas operasi pencarian dan pertolongan di kawasan perairan strategis, termasuk Selat Buton dan Laut Banda. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan dari Pos SAR menjadi Kantor SAR yang lebih representatif.
Ia menegaskan, kebutuhan akan Kantor SAR di Baubau semakin mendesak seiring tingginya aktivitas pelayaran yang membutuhkan pengawasan keselamatan lebih maksimal. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya kolaborasi intensif antara Basarnas dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan melalui pola kerja bersama.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkot Baubau saat ini tengah menyusun draf surat rekomendasi resmi yang nantinya akan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Baubau sepulang dari agenda kedinasan di luar daerah.
“Hasil pertemuan kami disambut sangat baik. Kami berharap proses ini bisa ditindaklanjuti dengan cepat demi keselamatan warga Kota Baubau dan sekitarnya,” jelas Yayan La Ihu.
Peningkatan status Pos SAR menjadi Kantor SAR diyakini akan membawa dampak besar terhadap penguatan layanan pencarian dan pertolongan, mulai dari penambahan personel hingga dukungan alat utama yang lebih memadai dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di masa mendatang.
