JAKARTA, TAKAWA.ID - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan. Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, masing-masing anggota KSSK diminta terus memperkuat peran dan kebijakan sesuai kewenangannya. Langkah tersebut mencakup Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Kementerian Keuangan.
"Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan," ujar Destry.
Bagi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus utama. BI memastikan akan terus berada di pasar untuk menjaga pergerakan rupiah melalui berbagai instrumen intervensi.
"Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF," kata Destry.
Selain menjaga stabilitas rupiah, BI tetap menjalankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Kebijakan tersebut akan ditempuh melalui instrumen makroprudensial untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, BI juga akan melanjutkan kebijakan untuk mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia. Salah satunya melalui insentif yang telah diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026, termasuk penurunan biaya lindung nilai (hedging).
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus memberikan ruang bagi investor untuk masuk ke aset-aset Indonesia.
Destry menegaskan, jajaran Dewan Gubernur BI akan terus menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendukung pertumbuhan nasional.
"Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia," tuturnya.
Penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo menjadi sinyal bahwa stabilitas sistem keuangan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Sinergi antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta memastikan perekonomian tetap memiliki ruang untuk tumbuh di tengah tantangan global.
