JAKARTA, TAKAWA.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun arahan terkait pelarangan pemutaran dan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (14/5/2026). Ia menilai sejumlah penghentian pemutaran film di beberapa wilayah tidak dapat diartikan sebagai kebijakan resmi pemerintah yang berlaku secara nasional.
“Pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film dokumenter tersebut. Kalau ada penghentian di beberapa tempat, itu tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kebijakan nasional,” kata Yusril.
Menurut Yusril, tidak seluruh kampus menolak pemutaran film dokumenter tersebut. Ia menjelaskan bahwa larangan nobar di beberapa perguruan tinggi di Lombok lebih disebabkan persoalan administratif dan prosedural, bukan intervensi pemerintah pusat. Sementara itu, di sejumlah kampus lain, kegiatan pemutaran berlangsung tanpa hambatan.
“Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, persoalannya lebih pada prosedur administratif. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film itu berjalan tanpa halangan apa pun,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat pembubaran atau penghentian kegiatan nobar di lokasi tertentu, hal tersebut tidak mencerminkan arahan terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Melihat pola yang terjadi, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” mengangkat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, terutama terkait isu lingkungan, hak ulayat masyarakat adat, dan dampak pembangunan terhadap ekosistem setempat. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial dan tampak bersifat provokatif,” pungkas Yusril.
