JAKARTA, TAKAWA.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Kamis (4/6/2026), Puan menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari dampak Karhutla harus menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan.
Menurutnya, pemerintah harus selalu siap memberikan perlindungan maksimal kepada lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, warga dengan penyakit komorbid, serta penyandang disabilitas yang paling berisiko terdampak kabut asap akibat Karhutla.
Puan juga mendorong pemerintah untuk membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di kawasan padat penduduk serta di sekitar sekolah dan posyandu. Fasilitas tersebut, kata dia, harus dilengkapi dengan sistem filtrasi partikulat yang memadai dan tidak hanya berfungsi sebagai ruang evakuasi umum.
Selain itu, Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua tahun 2026 dengan peluang sekitar 50 hingga 80 persen. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam keterangannya, Puan menekankan sejumlah langkah persiapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Memaksimalkan fasilitas kesehatan di setiap daerah yang berpotensi terdampak Karhutla.
Memastikan ketersediaan stok obat inhalasi dan oksigen portabel di seluruh puskesmas.
Menyiapkan layanan klinik keliling untuk menjangkau masyarakat terdampak.
Mendistribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas kepada balita, ibu hamil, dan lansia.
Menyiagakan moda transportasi udara untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses saat kondisi darurat.
Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pemadam kebakaran serta pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak akibat penutupan akses dan terganggunya aktivitas ekonomi selama bencana Karhutla berlangsung.
Lebih lanjut, Puan meminta setiap pemerintah daerah menyediakan kanal pelaporan cepat bagi warga yang membutuhkan bantuan oksigen, obat-obatan, maupun evakuasi kesehatan. Kanal tersebut harus terhubung langsung dengan dinas kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar respons dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” tegas Puan.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan Karhutla pada tahun ini sehingga dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat diminimalkan.
