JAKARTA, TAKAWA.ID - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi menetapkan target realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2.322 triliun pada tahun anggaran 2027. Target tersebut meningkat 13,8 persen dibandingkan target investasi tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Dalam mencapai sasaran tersebut, maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi menilai diperlukan dukungan fiskal yang lebih kuat. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (15/6/2026), di gedung DPR RI.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pagu indikatif kementerian untuk tahun 2027 saat ini hanya sebesar Rp625,14 miliar, atau turun 37,6 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2026.
“Pagu indikatif saat ini baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian kami yang sebesar Rp1,2 triliun. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR RI untuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar,” ujar Menteri Rosan.
Tambahan anggaran yang diusulkan akan diarahkan untuk memperkuat dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp579,95 miliar dan Program Penanaman Modal serta Hilirisasi Strategis sebesar Rp620,12 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi juga memaparkan capaian realisasi investasi pada Triwulan I 2026 yang menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari–Maret 2026, realisasi investasi mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut telah memenuhi 24,4 persen dari target investasi nasional tahun 2026.
Pemerintah mencatat pemerataan investasi semakin terlihat, terutama di luar Pulau Jawa, seiring masifnya pengembangan proyek hilirisasi komoditas strategis. Sektor hilirisasi sumber daya alam menyumbang sekitar 30 persen dari total realisasi investasi atau senilai Rp147,5 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari industri hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, investasi tersebut turut menciptakan lapangan kerja baru. Hingga Triwulan I 2026, serapan tenaga kerja langsung dari aktivitas investasi mencapai sekitar 700.000 orang atau meningkat 18,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menatap tahun 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menyiapkan berbagai langkah transformasi digital guna memperkuat ekosistem investasi nasional. Salah satu program prioritas adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Big Data, dan Blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, serta keamanan layanan perizinan berusaha.
Selain itu, pemerintah akan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 400 kabupaten/kota ke dalam sistem OSS. Upaya promosi investasi juga akan diperkuat melalui penambahan kantor Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) di Guangzhou, Tiongkok, yang dinilai strategis sebagai salah satu pusat manufaktur global.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menyatakan pihaknya memahami kondisi pagu indikatif yang dihadapi kementerian dan mendukung langkah percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, rapat kerja tersebut menjadi tahap awal pembahasan, sementara pendalaman teknis dan rincian program akan dilanjutkan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat eselon I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
