JAKARTA, TAKAWA.ID - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi program tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi tahun 2026, khususnya dalam mencapai target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang masih menghadapi berbagai tantangan. Perhatian utama diarahkan pada aspek ketenagakerjaan layak dan penguatan kepemimpinan pemuda.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda harus menjadi prioritas bersama. Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan investasi dan pengentasan kemiskinan,” ujar Warsito.
Ia juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 11,78 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Selain itu, rasio kewirausahaan pemuda dinilai masih rendah. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terutama di daerah dengan capaian pembangunan pemuda yang masih di bawah rata-rata nasional,” tambahnya.
Warsito menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong kebijakan yang lebih inklusif, termasuk bagi pemuda perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Melalui rapat ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda yang berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang kuat, kita optimistis target IPP tahun 2026 dapat tercapai dan pemuda Indonesia mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto, memaparkan arah kebijakan pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada domain ketenagakerjaan layak.
“Pembangunan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, karakter, serta mendorong partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan dan kewirausahaan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Indonesia,” jelas Didik.
Sementara itu, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM Christina Agustin, menyoroti pentingnya penguatan ekosistem kewirausahaan sebagai fondasi pertumbuhan wirausaha muda.
“Mayoritas UMKM di Indonesia masih berskala mikro dan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, pasar, serta teknologi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem bisnis menjadi kunci agar wirausaha pemuda dapat naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.
Plt Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rinilda, turut menekankan pentingnya integrasi ekosistem layanan kepemudaan melalui pendekatan kolaboratif.
“Program kepemudaan saat ini masih berjalan parsial dan belum terintegrasi. Melalui pendekatan seperti Wirasena Hub, kami mendorong integrasi layanan mulai dari pelatihan, inkubasi, mentoring, pembiayaan hingga akses pasar dalam satu ekosistem yang terhubung,” jelasnya.
Rapat yang berlangsung secara luring dan daring ini juga dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi nasional dalam pembangunan pemuda.
