BALI, TAKAWA.ID - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam menegakkan regulasi guna memastikan pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan tetap mengedepankan aspek kelestarian sumber daya dan lingkungan, tidak semata berorientasi pada kepentingan ekonomi.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut di kawasan Kura-Kura, Denpasar, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan aktivitas yang berlangsung serta mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem mangrove di kawasan tersebut.
“Untuk memastikan setiap usaha berjalan sesuai koridor dan regulasi yang ada, maka dilakukan kegiatan pengawasan di lapangan terhadap pemanfaatan ruang laut di kawasan Kura-Kura ini,” ujar Ipunk di Jakarta, Jumat (8/5).
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga untuk mendorong pengelola kawasan agar menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Prinsipnya, pengawasan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk mempersulit usaha di kawasan Kura-Kura, tapi justru untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai ketentuan,” lanjut Ipunk.
Kawasan Kura-Kura diketahui didominasi oleh ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting sebagai pelindung wilayah pesisir dari ancaman abrasi sekaligus menjadi habitat bagi berbagai biota laut. Selain itu, mangrove juga berperan besar dalam menyerap karbon melalui konsep karbon biru (blue carbon), menjadikannya salah satu ekosistem penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.
Melalui pengawasan ini, KKP berharap pemanfaatan ruang laut di kawasan strategis seperti Kura-Kura Bali dapat berjalan secara berkelanjutan, seimbang antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
