JAKARTA, TAKAWA.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian yang membahas percepatan penyediaan lahan untuk program perumahan rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Rajawali Place Office, Jakarta, Rabu (29/04/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan Kementerian Sains dan Teknologi, BP BUMN, PT Kereta Api Indonesia, Perumnas, serta jajaran Kementerian PKP.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari percepatan penerbitan 2 juta sertifikat tanah, pengembangan kota satelit, implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mendukung sektor perumahan nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan program perumahan rakyat membutuhkan langkah konkret serta sinergi lintas sektor, terutama dalam memastikan ketersediaan lahan yang siap dikembangkan.
“Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Karena itu, kita akan membentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan dan menentukan lokasi prioritas yang siap digunakan untuk pembangunan perumahan,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, tim survei tersebut akan diketuai oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Roberia, dengan melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Tim ini harus bergerak cepat agar lahan-lahan potensial bisa segera dipastikan status, kesiapan, dan pemanfaatannya untuk rakyat. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan terintegrasi dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada pemetaan lahan, tetapi juga kesiapan ekosistem kawasan untuk mendukung pembangunan hunian berkelanjutan.
“Pemerintah tengah mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Dari daftar lahan yang telah disampaikan, nantinya akan dilakukan survei untuk menentukan kawasan prioritas yang paling siap dikembangkan,” jelas Sri Haryati.
Selain itu, rapat juga membahas rencana pengembangan 11 kota satelit yang akan dirancang secara terintegrasi dengan dukungan data dan kajian lintas sektor. Kajian tersebut mencakup backlog perumahan, kesiapan sarana dan prasarana, kesesuaian tata ruang, hingga integrasi transportasi.
“Pembangunan kota satelit tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun ekosistem kawasan yang terhubung dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kementerian PKP turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi seluruh pihak yang terlibat, termasuk Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta berbagai kementerian, BUMN, dan lembaga terkait lainnya dalam mendukung percepatan program prioritas nasional di sektor perumahan.
