JAKARTA, TAKAWA.ID - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan optimismenya terhadap prospek nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat sehingga rupiah dinilai berpotensi kembali menguat.
Pernyataan tersebut disampaikan Perry usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (05/05/2026).
Perry mengatakan kondisi ekonomi nasional menunjukkan kinerja positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terkendali, hingga cadangan devisa yang kuat. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya mampu menjaga stabilitas rupiah.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat,” ujar Perry.
Meski demikian, Perry mengakui terdapat tekanan jangka pendek terhadap nilai tukar rupiah yang dipengaruhi sejumlah faktor global maupun faktor musiman di dalam negeri.
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan kebutuhan devisa. Selain itu, tingginya suku bunga di Amerika Serikat turut memperkuat dolar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
“Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dolar yang menguat,” katanya.
Selain faktor global, Perry juga menyoroti adanya peningkatan permintaan dolar AS akibat kebutuhan musiman, seperti repatriasi dividen perusahaan, pembayaran utang luar negeri, hingga kebutuhan devisa untuk keberangkatan jemaah haji.
Meski menghadapi tekanan sementara, Bank Indonesia tetap meyakini stabilitas nilai tukar rupiah akan terjaga seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan koordinasi kebijakan pemerintah serta otoritas moneter.
