JAKARTA, TAKAWA.ID - Pemerintah Indonesia dan Jepang resmi memperkuat kerja sama sektor logistik melalui penyelenggaraan The 1st Meeting of the Indonesia–Japan Logistics Working Group, Kamis (7/6/2026). Pertemuan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama mitra Jepang ini menghasilkan penguatan komitmen untuk membangun sistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis multimoda guna menekan biaya distribusi nasional.
Deputi Bidang Konektivitas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu, mengatakan pembentukan kelompok kerja logistik Indonesia–Jepang menjadi langkah konkret untuk menjawab tantangan tingginya biaya logistik di Indonesia yang saat ini masih mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kerja sama ini diarahkan pada penguatan sistem transportasi multimoda, digitalisasi logistik, serta peningkatan konektivitas antarmoda untuk menekan biaya logistik nasional,” kata Odo dalam sambutannya.
Menurut Odo, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 12,5 persen terhadap PDB pada periode RPJMN 2025–2029. Target tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung visi Indonesia masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama logistik nasional adalah masih dominannya penggunaan transportasi darat, durasi bongkar muat pelabuhan yang relatif panjang, dan belum optimalnya integrasi antarmoda. Kondisi tersebut berdampak pada panjangnya lead time distribusi barang dan meningkatnya biaya logistik.
Sebagai solusi, Indonesia dan Jepang mendorong penguatan sistem transportasi multimoda melalui integrasi moda darat, laut, dan udara. Salah satu fokus yang dibahas dalam forum ialah peningkatan konektivitas jalur kereta api menuju pelabuhan untuk mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya.
“Penguatan konektivitas kereta api ke pelabuhan dapat menjadi solusi strategis untuk menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi distribusi barang,” ujarnya.
Selain penguatan infrastruktur, kerja sama juga mencakup pengembangan teknologi dan digitalisasi logistik, peningkatan kapasitas pelabuhan, hingga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi guna menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih efektif.
Forum kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari usulan Indonesia dalam Simposium Logistik yang diselenggarakan Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI) pada September 2025. Pemerintah berharap kelompok kerja ini dapat menghasilkan rekomendasi dan proyek konkret yang berdampak langsung terhadap efisiensi sistem logistik nasional.
