JAKARTA, TAKAWA.ID - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Muhaimin menyebut Presiden memberikan perhatian besar terhadap pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah, kata dia, akan memastikan berbagai program yang telah berjalan tetap berlanjut, termasuk memperluas dukungan fasilitas bagi pelaku usaha kecil agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Selain mendorong pembiayaan melalui skema kredit usaha, pemerintah juga meminta kementerian, lembaga, dan BUMN untuk mengoptimalkan aset yang belum dimanfaatkan sebagai ruang promosi, pemasaran produk, hingga penyelenggaraan festival UMKM. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
“Terutama untuk UMKM, pemerintah akan terus mendorong dan meminta kementerian serta lembaga agar memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” lanjut Muhaimin.
Untuk mempercepat pengembangan sektor tersebut, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran khusus UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun ini. Nilainya diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1 triliun guna mendukung program yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” kata Muhaimin.
Di sisi lain, penguatan perlindungan sosial juga menjadi fokus pemerintah. Saat ini, anggaran perlindungan sosial dalam APBN telah mencapai Rp508,2 triliun yang dialokasikan untuk bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Pemerintah juga berupaya memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Agar distribusi bantuan semakin akurat, pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sekaligus memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan nasional.
