JAKARTA, TAKAWA.ID - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada satu kementerian. Menurutnya, sektor pariwisata membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat agar mampu memberikan dampak maksimal bagi perekonomian.
Hal tersebut disampaikan Evita usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (GAMAPI UGM) di Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia mengatakan, pariwisata merupakan sektor yang terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya pelaku usaha wisata, tetapi juga berbagai sektor lain yang ikut bergerak seiring berkembangnya sebuah destinasi.
Namun, hingga saat ini pengembangan pariwisata nasional dinilai masih menghadapi kendala karena belum adanya keterpaduan antarinstansi yang berkaitan langsung dengan pembangunan destinasi wisata.
"Pariwisata itu bukan tanggung jawab satu kementerian. Ini tanggung jawab nasional kalau kita ingin serius mengembangkan sektor ini. Faktanya, sampai sekarang keterpaduan dan integrasi antar-kementerian yang terkait masih belum terwujud," kata Evita.
Ia mencontohkan pengembangan Danau Toba yang selama ini menjadi salah satu destinasi prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya bergantung pada kementerian yang membidangi pariwisata, tetapi juga dukungan sektor lain seperti transportasi dan pengembangan sumber daya manusia.
"Kalau ingin mengembangkan Danau Toba tetapi akses transportasinya tidak didukung, tentu akan sulit berkembang. Begitu juga jika pemerintah daerah tidak menyiapkan SDM yang memadai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Evita juga menanggapi isu overtourism yang kerap dikaitkan dengan Bali. Ia menilai masih banyak pihak yang keliru memahami istilah tersebut. Berdasarkan definisi yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan OECD, overtourism tidak diukur dari banyaknya jumlah wisatawan yang datang, melainkan dari kemampuan suatu wilayah dalam menampung aktivitas wisata.
Karena itu, ia menegaskan bahwa Bali secara keseluruhan belum bisa disebut mengalami overtourism. Meski demikian, penumpukan wisatawan di sejumlah kawasan tertentu, khususnya Bali Selatan, memang menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
"Bali tidak mengalami overtourism. Yang terjadi adalah konsentrasi wisatawan di beberapa destinasi tertentu, terutama di Bali Selatan," tegasnya.
Untuk mengurangi kepadatan tersebut, Evita mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mengembangkan potensi wisata di Bali Utara dan Bali Barat. Dengan begitu, distribusi wisatawan dapat lebih merata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh aktivitas pariwisata.
Menurutnya, pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing destinasi Indonesia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
